Baca Lainnya :

• Plt Gubernur Sulsel Inginkan Bansos dari CSR Jangan Tumpang Tindih0
• Wajib Bagi Anggota Dewan Sosialisasikan Produk Perda0
• Ambarala Tantang MPS Muhammadiyah Perhatikan Panti Asuhan di Sulsel0
• Kondisi Pandemi Pengaruhi Kualitas Pendidikan di Makassar0
• Pengurus Pusat MUKI Lantik Yongki Renata Jadi Ketua di Sulsel0

Intiberita -- Ajang curhat curhatan soal penyaluran beras bansos di daerah ini berlangsung alot yang difasilitasi Plt Kadis Sosial Sulsel Hasan Basri Ambarala.

Puluhan Kadis Sosial Kabupaten se Sulsel melampiaskan unek uneknya tentang mekanisme penyaluran bansos di wilayahnya yang ditengarai tidak terkoordinasi dengan baik oleh penyedia.

Ajang curhat itu menghadirkan pihak penyedia PT DNR sebagai pemenang tender penyaluran beras bansos dari pusat. PT DNR pada saat itu diwakili Cornelis dan Wiwik terlibat diskusi serius dengan para kadis sosial dalam suasana kekeluargaan dipandu Plt Kadis Sosial berlangsung di Hotel Lynt Selasa 24 Agustus.

Kadis Sosial Kota Palopo Awaluddin dalam curhatnya  menyatakan dengan jelas, jika pihaknya sempat mengusir transforter DNR yang tidak mampu memperlihat surat tugas alias identitasnya ketika berkordinasi dengan pihaknya. Karena itu  PT DNR ini dinilai tidak profesional dalam memberikan penugasan kepada anggotanya di lapangan.

Belum lagi soal penerima bansos, sepertinya terjadi pelecehan dengan pemerintah daerah. Pasalnya penyaluran Bansos hanya pihak Kemensos RI dan Bulog serta PT DNR dinilai punya gawe semata membagi beras bansos ini. Bahkan tindakan serta merta turun ke lapangan tanpa koordinasi sebelumnya dinilainya merupakan kekeliruan besar yang dilakukan pihak penyedia.

" Hargai juga kita di daerah dan lain kali jika ada seperti ini pihak pemenang tender jauh sebelumnya beri penyampaian ke Walikota kami baru eksen di lapangan. Minimal sosialisasi dulu, dan ini orang pusat hanya tahu DNR dan Bulog, padahal kesuksesannya mereka itu di lapangan berkat dukungan kami, "tutur Awaludin.

Lain halnya yang disampaikan Kadis Sosial Bone Andi Lantara, penyaluran beras bansos di wilayahnya, pihak PT DNR kedodoran. Betapa tidak, transforter yang ditunjuk PT DNR tidak mengusai lapangan. Bahkan yang menjadi buruh menurunkan beras dari truk PT DNR dinilai kewalahan jika tidak dibantu personil relawan sosial. Bagi Andi Lantara, PT DNR mestinya berkordinasi dulu dengan pihaknya lalu terjun ke lapangan. " Yang tahu medan kan kita. Mana mungkin orang DNR yang diterjunkan dari luar bisa membagi cepat bansos kalau mereka tidak tahu medan. Apalagi Bone cukup luas terdiri daratan dan pegunungan," ujar Andi Lantara.

Adapun kesimpulan curhat para Kadis Sosial se Sulsel ini rupanya menyentil juga ke masalah hukum. Pihak DNR diminta transparan dalam menyalurkan bansos ke masyarakat. Apalagi, Ada ratusan penerima bansos di sebuah daerah yang tidak masuk dalam daftar penerima tiba tiba muncul sebagai penerima. Hal ini kata para kadis dalam forum diskusi itu, dinilai bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Bukan itu saja, pembagian beras bansos banyak yang tidak sampai langsung ke KPM. Pihak PT DNR dinilai tidak bertanggung jawab penuh secara tehnis tentang kontrak yang diterimanya yang mewajibkan beras bansos itu harus diterima sampai ke KPM secara utuh.

Karena itu  diskusi ini juga merekomendasikan agar PT DNR melakukan evaluasi terhadap petugasnya. Paling tidak, PT DNR harus menggunakan petugas di lapangan yang tahu betul medan. 

Cornelus yang mewakili PT DNR menyambut baik pertemuan ini dan berjanji akan meneruskan hasil curhat para kadis sosial ke pimpinan pusat. " Kami akan melaporkan ke pimpinan hasil curhat ini," tegas Cornelus menutup pembicaraannya.(Ist)