Intiberita, Sinjai. Pernyataan Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, yang menyatakan tidak ada kenaikan PBB saat aksi demonstrasi penolakan kenaikan PBB di Gedung DPRD Kabupaten Sinjai belum lama ini  menuai sorakan “bohong” dari pengunjuk rasa. Hal ini menjadi sorotan publik dan berkembang ke berbagai media sosial dan warung kopi, tidak hanya pada permasalahan kenaikan PBB, tetapi juga menyangkut “keberanian” Bupati mengingkari adanya kenaikan yang kemudian disebut sebagai “pembohongan publik”.

Kecewa dan sakit hati masyarakat yang merasa dibohongi memantik munculnya berbagai pertanyaan dan persoalan lain seperti isu kenaikan besaran belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Sinjai pasca efisiensi yang Kembali membengkak.

Baca Lainnya :

• Kopi Beraroma Khas Bisa Dinikmati di Galery Kopi Rumbia Jeneponto0
• Mengais Rezeki Dari Salon Kecantikan dan Usaha Travel ke Kolaborasi Bisnis Kerupuk0
• Haji Badris Kebanjiran Ucapan Selamat di Ultah ke 50 dari Para Bankir0
• Teguran Panitia Paskibra Sinjai Borong Berakhir Mengharukan di Hari Ulang Tahun Bripka Dedi0
• Andi Bukti Djufrie dan Bunda Literasi Makassar, Beri Penghargaan di Apel Pelepasan Siswi SDN Maccini0

Awaluddin Adil Aktivis Sinjai Geram mengungkapkan,  pembohongan nyata yang dilakukan dengan mengingkari adanya kenaikan PBB mencabik prinsip transparansi dan akuntabilitas serta melukai hati rakyat. Ia menyoroti realisasi pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai hanya formalitas belaka menyusul dikembalikannya anggaran perjalanan dinas DPRD yang justeru semakin membengkak.

Awaluddin Adil juga menyoroti bahwa kondisi ini lantas memantik dugaan bahwa pemanfaatan kenaikan PBB hanya untuk pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas anggota DPRD yang lebih memilih mendiamkan dan ikut serta melancarkan pernyataan pembohongan publik

Awaluddin berharap bupati dan DPRD segera memberikan penjelasan transparan mengenai kebijakan ini, serta mendesak dilakukannya audit terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Sinjai. Ia berharap ada tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik dengan merevisi tarif PBB yang memberatkan maupun dengan mengendalikan anggaran yang dianggap boros dan tidak etis.(din/rul/**)